Informasi Detil Paper


Judul: Formulasi Kebijakan Publik Dalam Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Mardika Kota Ambon
Penulis: Wahab Tuanaya  || email: info@mx.unpatti.ac.id
Jurnal: Populis Vol. 9 no. 1 - hal. 35-42 Tahun 2015  [ ISIP ]
Keywords:  Kebijakan publik, Pemberdayaan, Kaki Lima
Abstract: Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, maka masalah kebijakan tentang pedagang kaki lima merupakan salah satu yang sangat penting bagi keberhasilan pembangunan daerah tersebut. Peranan pemerintah kota dalam perumusan kebijakan sangatlah besar sekali, dalam arti bahwa pemerintah kota mamainkan peranan yang sangat dominan dalam perumusan kebijakan pemerintah mengenai keberadaan pedagang kaki lima. Bagi pemerintah Kota Ambon, jumlah pedagang kaki lima yang telah mencapai enam ribuan (6.000) lebih (APKL Kota Ambon, Juli, 2008)yang melakukan aktivitas transaksi jual beli (penjualan dan pembelian) yang dilakukan oleh penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu dan tempat yang sederhana atau sempit di pasar dengan menggelarkan barang dagangnya, mereka cukup menyediakan tempat darurat, seperti bangku-bangku atau tenda-tenda serta tidak mamiliki ijin usaha.Kondisi ini yang menjadi salah satu penyebab timbul dan menjamurnya pedagang kaki lima (PKL) secara liar di seluruh sudut kota, sehingga bias menimbulkan masalah sosial, bahkan merupakan potensi konflik.
File PDF: Download fulltext PDF PDF

<<< Previous Record Next Record >>>