Universitas Pattimura :: Repository Paper

Judul:	Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Buru Dalam Program Pembinaan Masyarakat Terasing Suku Bupolo Di Desa Waeflan Kecamatan Waeapo
Penulis:	In Hutuely \|\| email: info@mx.unpatti.ac.id
Jurnal:	Populis Vol. 9 no. 1 - hal. 58-70 Tahun 2015 [ ISIP ]
Keywords:	Kebijakan Pemerintah, Pembinaan Masyarakat terasing
Abstract:	Pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional mencakup seluruh segi kehidupan masyarakat, sudah barang tentu memerlukan pengorganisasian pemerintah yang mampu mengikuti perkembangan jaman. Pelaksanaan pembangunan yang ditujukan demi kemakmuran rakyat tersebut, penyelenggaraannya dilakukan menyeluruh sampai ke pelosok daerah hingga menjangkau wilayah yang dihuni oleh masyarakat suku terasing, dengan kata lain bahwa negara memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat serta penataan lingkungan permukiman penduduk komunias masyarakat terasing sehingga mereka mampu keluar dari belenggu keterasingannya sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.
File PDF:	Download fulltext PDF

Akses dari IP Address 3.17.166.157

Universitas Pattimura :: Paper Repository