Informasi Detil Paper


Judul: Problem, Tantangan Pengembangan, dan Desain Kebijakan Bidang Peternakan Pulau-Pulau Kecil (Kasus Provinsi Maluku)
Penulis: Adolf B. Heatubun  || email: adolf_bas@yahoo.com
Jurnal: Prosiding PERMAMA 2011 Vol. 1 no. 1 - hal. 163-176 Tahun 2011  [ Prosiding ]
Keywords:  kebijakan peternakan, pulau-pulau kecil, Maluku
Abstract: Usaha peternakan di Provinsi Maluku perlu dikembangkan melalui konsep pengembangan kawasan agribisnis berbasis peternakan, dikelola secara berkelanjutan dan berakses ke industri peternakan hulu sampai hilir. Konsep tersebut mengarahkan usaha ternak pada kondisi berpeluang meningkatkan keuntungan dan daya saing. Pengembangan kawasan agribisnis peternakan menurut gugus pulau Provinsi Maluku adalah: Pulau Buru dan Seram sesuai untuk pengembangan ternak besar: sapi, kambing dan babi, serta ternak unggas seperti ayam buras, pedaging, petelur dan itik. Pulau Ambon dan Ibukota Kabupaten/Kota lainnya sesuai untuk pengembangan usaha ternak unggas: ayam buras, pedaging dan petelur, juga unit usaha penggemukan ternak besar. Kepulauan Tanimbar dan Pulau-pulau Terselatan sesuai untuk pengembangan ternak kambing, domba, sapi, serta ayam buras. Kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan agribisnis peternakan tersebut adalah 1) Pembangunan infrastruktur transportasi memadai yaitu transportasi lokal darat dan laut antarwilayah gugus pulau, 2) Kebijakan kemudahan perijinan usaha dan bisnis UKM berbasis peternakan, 3) Kebijakan kredit dan permodalan pada UKM ternak dan hasil ternak, 4) Kebijakan pembentukan kelembagaan peternak secara formal, 5) Kebijakan kemitraan antara peternak dengan stekholder lainnya, 6) Kebijakan penetapan pusat-pusat perdagangan dan pemasaran ternak bersifat lokal, antarwilayah dan antarregion, dan 7) Kebijakan peningkatan kualitas SDM peternak.
File PDF: Download fulltext PDF PDF

<<< Previous Record Next Record >>>